Prof. Sri Suryawati: Kebanggaan Indonesia di tengah sorotan tajam pendekatan drugs legalization terhadap INCB

Srikandi Terkini Indonesia

Indonesia tengah berbangga ketika seorang putri terbaiknya bernama Sri Suryawati, berhasil terpilih menjadi anggota International Narcotics Control Board (INCB). INCB adalah lembaga pengawas independen dan bersifat quasi-judicial yang mencermati implementasi berbagai konvensi PBB terkait narkotika dan obat-obatan oleh para negara pihak. Berdiri pada tahun 1968 sebagai mandat dari Single Convention on Narcotics Drugs Tahun 1961 untuk menyederhanakan mekanisme pengawasan internasional, INCB sebenarnya telah memiliki akar organisasi sejak era Liga Bangsa-Bangsa.

Keanggotaan INCB terdiri dari 13 pakar yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) berdasarkan kapasitas pribadi mereka, bukan berdasarkan perwakilan maupun komposisi percaturan politik dari negara anggota. Tiga diantaranya, termasuk Prof. Sri Suryawati, merupakan pakar yang dipilih khusus karena keahliannya dibidang medis, farmakologi dan farmasi melalui rekomendasi dan nominasi dari World Health Organization (WHO).

Prof. Suryawati adalah ahli farmakologi dengan spesialisasi dalam clinical pharmacokinetics dan mendapatkan gelar Guru Besarnya dari Universitas Gajah Mada (UGM). Saat ini beliau juga merupakan Kepala Pusat Studi Farmakologi Klinis dan Kebijakan Obat pada Fakultas Kedokteran UGM. Dari segi pengalaman internasional, sejak tahun 1999 beliau telah menjadi WHO Advisory Panel on Medicine Policy and Management, Dewan Eksekutif pada International Network for Rational Use of Drugs (INRUD) sejak 2005 dan juga Wakil Presiden INCB sekaligus Ketua Standing Committee on Estimates INCB tahun 2010.

Dalam pemilihan di Markas PBB, New York, tanggal 25 April 2013 tersebut, Prof. Suryawati berhasil meraih 42 suara dari 54 negara anggota ECOSOC, sedangkan dua pesaingnya dari Estonia dan Suriah masing-masing hanya mendapatkan lima suara. Pemilihan ini merupakan special session, sesuai dengan pasal 10 paragraf 5 dari Konvensi 1961, dikarenakan Prof. Hamid Ghodse, salah satu anggota INCB dari Iran yang dinominasikan WHO meninggal dunia pada bulan Desember 2012. Prof. Ghodse terpilih untuk periode 5 tahun sejak 2012, sehingga Prof. Suryawati akan menggantikannya pada sisa masa keanggotaan hingga 1 Maret 2017.

Mengutip Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, “Terpilihnya Profesor Suryawati tidak hanya menunjukkan pengakuan atas kepakaran beliau pada isu kerjasama internasional dalam pengawasan narkotika, namun juga mencerminkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran dan kontribusi Indonesia di berbagai kerjasama internasional dalam kerangka PBB.”

Sejumlah negara berharap duduknya Indonesia pada INCB akan memajukan kerjasama penanganan pengawasan obat-obatan narkotik di tingkat internasional. Selain membawa nama bangsa Indonesia dan kapasitas pribadi beliau, Prof. Suryawati juga mendapatkan tugas berat untuk menegaskan citra positif INCB di tengah berbagai kritik terhadapnya.

Kritik terhadap independensi INCB

Laporan tahunan INCB adalah referensi valid bagi tiap pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap kondisi narkoba terkini baik di kawasan maupun secara global. Laporan ini merupakan intisari dari laporan resmi masing-masing negara mengenai trend lalu-lintas maupun penyalahgunaan narkoba dari masing-masing negara. Laporan untuk Tahun 2012 telah secara resmi diterbitkan pada bulan Maret 2013. Namun, laporan ini mendapat kritik keras dari kalangan yang mengadvokasi legalized use of drugs dengan mendengungkan bahwa terdapat indikasi bias dan kelalaian dalam laporan tersebut yang melemahkan upaya perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Pertanyaan klasik yang timbul adalah juga adalah ‘siapa yang mengawasi lembaga pengawas peredaran obat-obatan internasional tersebut?’

Hasil kerja INCB dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan dalam kontrol obat-obatan dan ketersediaan legal narcotics yang dipergunakan untuk alasan medis dan kesehatan. Namun laporan tersebut dikritik memberikan penekanan yang lebih berat pada sisi penghukuman. Laporan kunjungan INCB ke berbagai negara selama tahun 2012 juga kurang menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan respon negara-negara tersebut untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan menangani mantan pecandu narkoba.

Dalam laporannya yang mengkritik praktik penggunaan marijuana untuk alasan medis, INCB juga tidak menunjukkan keseriusan yang lebih. INCB memang menjelaskan tentang bahaya sosial dan telah mengecam selebritas dan tayangan yang menampilkan penggunaan marijuana, namun dalam kasus Kanada tidak ada basis data dan penelitian yang detail. Kanada telah melegalkan penggunaan marijuana dengan resep yang digunakan untuk mengurangi efek rasa sakit dan meningkatkan nafsu makan, namun jika INCB berniat untuk memberikan kritik keras maka dibutuhkan studi kasus maupun bentuk-bentuk catatan kaki lainnya untuk memperkuat argumen mereka, namun pada laporan tahun 2012 hal ini tidak ditemukan.

Para penganut pendekatan harm reduction mengajukkan kritik yang lebih tajam kepada kinerja INCB. Laporan INCB mengenai ekspor illegal methadone dari Latvia yang diproduksi oleh beberapa laboratoriumnya menuju Rusia merupakan salah satu subjek yang tersorot. INCB melupakan, atau tidak menyebutkan bahwa methadone dan buprenorphine  adalah zat-zat yang terlarang di Russia di tengah epidemi AIDS di negara tersebut yang terkonsentrasi di antara para pengguna narkoba. Kedua zat tersebut oleh WHO telah dinyatakan sebagai zat yang esensial untuk mengurangi metode suntik heroin dan mengobati HIV. Para ahli, termasuk yang bertugas di UN Office on Drugs and Crime (UNODC) telah sepakat dalam penilaian mereka bahwa kedua zat tersebut sangat dibutuhkan untuk penyembuhan mereka yang kecanduan heroin. INCB, sebagai institusi internasional yang independen, seharusnya dapat juga mengarahkan kritiknya kepada Russia disamping hanya berhenti kepada Latvia yang melakukan praktik perdagangan illegal dan tidak menyentuh sisi lainnya yang masih terkait.

Selain itu dilaporkan juga terdapat 220.000 orang yang sedang menjalani proses rehabilitasi pada ‘compulsory treatment centers’ di China. Namun, seperti halnya laporan tentang Russia, INCB memilih untuk tidak melaporkan mengenai keadaan para penghuni center-center dimaksud. Hal ini sangat mengejutkan memperhatikan bahwa UNODC dan beberapa LSM internasional telah merekomendasikan untuk menutup tempat-tempat tersebut. Center tersebut juga lebih bersifat sebagai tempat detensi dan tidak terdapat bukti meyakinkan bahwa proses rehabilitasi berjalan efektif. Pelanggaran HAM juga diindikasikan telah terjadi kepada para penghuninya dimana terdapat mekanisme kerja paksa dan beberapa bentuk penyiksaan yang dapat dikategorikan melanggar hukum internasional.

Pusat-pusat rehabilitasi yang didisain lebih seperti tempat detensi mengkondisikan penghuninya untuk berada pada ruangan terkunci. Laporan country visit INCB ke Peru ternyata juga tidak menyebutkan tragedi tewasnya 14 pecandu narkoba pada pusat rehabilitasi terkunci. Kejadian tersebut terjadi hanya beberapa bulan sebelum kunjungan tim ahli INCB, bahkan beberapa hari setelah kunjungan berakhir, sejumlah warga negara Peru kembali tewas pada kebakaran di ‘religious therapeutic community’, suatu komunitas rehabilitasi yang menggunakan pendekatan religius. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Russia, Kazakhstan dan beberapa negara lain dimana sistem yang mewajibkan pintu dan jendela terkunci pada pusat rehabilitasi berakibat fatal. INCB juga tidak memberika komentar terhadap ‘religious therapeutic communities’ yang memiliki standar klinis yang buruk dan banyak terdapat tanda-tanda pelanggaran HAM.

LSM internasional yang bergerak di bidang HAM dan mereka yang anti terhadap hukuman mati juga melancarkan kritik terhadap laporan INCB 2012. Kritik diarahkan pada laporan kunjungan ke Arab Saudi di tahun 2012, dimana INCB memuji komitmen Pemerintah Raja Abdullah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, namun tidak memberi catatan mengenai penghukuman mati terhadap 16 penyalahguna narkoba, bahkan beberapa diantaranya adalah penyalahguna dengan kategori ringan. The UN Human Rights Committee telah mengecam pemberlakuan hukuman mati  bagi penyalahguna narkoba, yang merupakan efek paling mengerikan dan salah sasaran dalam perang melawan narkoba.

Laporan Tahunan INCB 2012 juga dianggap tidak memiliki bobot dibandingkan dengan laporan serupa dari the Special Rapporteur on Torture yang dipublikasikan pada minggu yang sama. Dalam laporan dimaksud, Human Rights Council mencatat bahwa ‘drug detention centers’ di beberapa negara bertanggung jawab atas perlakuan yang kejam, tidak berperikemanusiaan dan sangat merendahkan. Dalam laporan tersebut juga disinggung mengenai pelarangan atau ilegalisasi methadone dan buprenorphine juga dianggap tidak berperikemanusiaan.

Mandat konvensi, integritas dan kapasitas pribadi

INCB beroperasi sesuai dengan mandat konvensi. Baik UN Single Convention on Narcotics Drugs, 1961, UN Convention on Psychotropic Substances, 1971 dan UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, melarang penggunaan narkoba jenis kokain, opium dan ganja selain untuk tujuan medis atau penelitian. Sementara dari sisi pendekatan harm reduction dan legalized drugs, ketiga konvensi tersebut harus dimofifikasi sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hak asasi manusia. Prof. Sri Suryawati yang diharapkan dapat menjadi pakar yang bebas nilai dan pengaruh politis berperan besar untuk menegaskan kembali bahwa INCB tidak memihak atau tunduk pada tekanan negara atau kelompok lobby tertentu, namun bekerja sesuai dengan mandatnya. Terhadap harm reduction, walaupun tidak ada definisi global untuk istilah ini, upaya minimalisir efek buruk terhadap pengguna narkoba yang tidak mampu untuk keluar dari jerat narkoba tetap dianggap sebagai upaya yang bertentangan dengan program ‘demand reduction’. Ketiga konvensi narkoba tersebut memiliki nilai, standard dan norma yang telah disepakati secara internasional sesuai dengan keadaannya saat ini, dengan tidak mengesampingkan pandangan-pandangan lain, INCB tetap akan mempertimbangkan kekinian isu dan asumsi-asumsi baru yang berkembang. Namun, selama kritik yang muncul bukanlah pandangan umum secara global saat ini, salah satunya seperti pendekatan yang bertujuan untuk melegalkan penggunaan narkoba secara lebih liberal, maka oleh karena itu sesuai dengan mandat konvensi sebagai wujud konsistensi, pendekatan di luar nilai-nilai konvensi tidak akan diakomodir dalam Laporan Tahunan INCB.

Disamping itu, laporan tahunan yang dikeluarkan oleh INCB juga merupakan laporan resmi dari masing-masing negara. Setiap negara memiliki kewajibannya masing-masing untuk mengawasi dan mengontrol peredaran narkoba pada wilayah yurisdiksinya. Mekanisme kunjungan atau country mission INCB juga berdasarkan komposisi kawasan, program-program terkini maupun isu yang membutuhkan perhatian segera, dimana bentuk pelaporannya dalam kerangka treaty compliance atau kepatuhan terhadap konvensi dari negara-negara yang dikunjungi. Country mission juga memungkinkan INCB untuk mendapatkan informasi kelas satu selain dapat bertemu langsung dengan institusi negara yang kompeten dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Kunjungan juga dimaksudkan untuk menstimulasi dan mendorong komitmen maupun program-program baru yang dapat dimunculkan di suatu kawasan atau negara tertentu. Dalam hal ini, kemampuan persuasi dari anggota-anggota INCB menjadi sangat signifikan disamping imparsialitas mereka. Negara yang dikunjungi dan menerima rekomendasi dari INCB akan secara wajar memiliki kecurigaan dengan agenda yang mungkin dibawa dari masing-masing anggota, namun integritas para anggotanya akan dapat dibuktikan melalui rekam jejak selama karier profesionalnya, dan dalam hal ini Prof. Suryawati memiliki track record yang baik.

Kapasitas Prof. Suryawati sebagai ahli dibidangnya telah dibuktikan dengan dikukuhkannya beliau sebagai guru besar dan tetap aktif dalam dunia akademisi baik sebagai peniliti maupun pembimbing calon guru besar. Dalam kapasitasnya sebagai ahli farmakologi internasional, Prof. Suryawati juga aktif sebagai peniliti dan juga duduk dalam kepengurusan lembaga-lembaga internasional terkait kesehatan dan obat-obatan.

Dalam kebijakan nasional penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Indonesia berprinsip bahwa mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursornya secara illegal adalah prioritas utama, bahkan arus keluar masuk yang legal pun diawasi secara ketat. Untuk itu Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara “supply and demand reduction” secara komprehensif dan terintegrasi. Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai “shared responsibility” yang harus ditangani secara bilateral, regional maupun multilateral. Mengingat aspek transnasionalnya ini, kerjasama internasional merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap negara. Prinsip kerjasama tersebut pun jelas, yakni to regulate, to combat illicit drugs trafficking, to deter drugs abuse, and to make sure the legal narcotics use. Garis besar kebijakan ini juga akan dibawa oleh Prof. Sri Suryawati dalam masa baktinya sebagai anggota INCB untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan mandat konvensi, keberadaan beliau dengan rekam jejaknya yang positif juga akan meminimalisir tuduhan bias dalam setiap laporan maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh INCB.

Referensi & related links:

1.      Report of the International Narcotics Control Board for 2012

2.      Daniel Wolfe,  Is the INCB Dangerous to Your Health? 3 April 2013, The Huffington Post.

3.      Open Society Institute, Closed to Reason: The International Narcotics Control Board and HIV/AIDS.

www.incb.org; www.bnn.go.id; www.depkes.go.id

Bali Process: Antara Rezim Penegakkan Hukum dan Perlindungan di Kawasan

Sejak pertama kali bergulir di tahun 2002, Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime atau yang kemudian lebih dikenal dengan Bali Process telah berhasil menyeragamkam pemahamanan dan membangun saling pengertian di antara negara-negara anggotanya. Permasalahan terkait dengan irregular migration, arus people smuggling dan trafficking in persons di kawasan Asia-Pasifik yang telah disadari tidak dapat ditangani secara parsial, telah mendorong Indonesia bersama dengan Australia untuk menginisiasi mekanisme intra-regional guna mengatasi permasalahan lintas negara bahkan lintas kawasan tersebut. Forum yang terbentuk berupa Regional Consultative Process (RCP) yang sifatnya inklusif dan tidak mengikat, serta bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar-negara dalam mengurangi irregular movement di kawasan.

Sebagai suatu RCP, Bali Process memiliki keunikan yang menjadi keunggulan dibandingkan forum serupa yaitu sebagai satu-satunya yang mempertemukan negara asal, transit dan tujuan dari irregular migration. Bali Process membangun fondasi krusial yaitu rasa ‘confidence’ di antara negara anggota yang tidak lagi saling menyudutkan satu sama lain, namun duduk secara bersama-sama membicarakan permasalahan secara konstruktif dan tanpa paksaan.

Dengan 45 negara dan 3 Organisasi Internasional sebagai anggota, sementara 18 negara menjadi partisipan, dan 10 organisasi internasional lainnya sebagai observer terlibat di dalamnya, Bali Process menjadi forum yang efektif dalam formulasi kebijakan, diseminasi informasi dan transformasi teknologi maupun pembangunan kapasitas antar sesama anggotanya.

Pada dasarnya Bali Process bertujuan untuk mendorong hal-hal seperti (1) pertukaran informasi mengenai irregular migration di kawasan; (2) kerjasama penegakan hukum;  (3) kerjasama sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dini dan mencegah pergerakan irregular; (4) peningkatan kesadaran bersama di kawasan mengenai kejahatan terkait irregular migration; (5) pembuatan undang-undang  domestik masing-masing negara untuk mengkriminalisasikan penyelundupan dan perdagangan manusia; (6) pendekatan perlindungan terhadap para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak; (7) penanganan akar penyebab irregular migration; (8) membantu negara anggota dalam asylum management sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

Latar belakang tersebut sekilas menunjukkan bahwa Bali Process berfokus pada rezim kerjasama penegakkan hukum walaupun juga dalam setiap outcome document-nya disebutkan mengenai perlindungan terhadap korban, baik yang tidak sadar maupun yang secara sadar memanfaatkan sindikat kriminal regional.

BRMC V

Pada bulan April 2013 Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Bali Process telah diselenggarakan untuk kelima kalinya. BRMC V ini meneruskan konkretisasi hasil PTM sebelumnya yang merumuskan suatu regional cooperation framework (RCF) dengan beberapa prinsip, yaitu (1) memberantas migrasi irregular yang difasilitasi oleh sindikat penyelundup dan seluruh negara anggota diwajibkan mendorong praktik migrasi secara teratur; (2) diharapkan setiap pencari suaka mendapatkan akses yang sama terhadap assessment process di seluruh kawasan (3) barang siapa yang terbukti sebagai pengungsi maka wajib disediakan solusi yang berkelanjutan, yaitu voluntary repatriation, resettlement atau ‘in country solution’; (4) barang siapa yang tidak terbukti sebagai pengungsi harus dikembalikan, terutama atas azas kesukarelaan (5) peningkatkan jaringan pengamanan perbatasan, penegakkan hukum dan ‘disincentives’ bagi para pencari suaka yang memanfaatkan sindikat penyelundup.

Kerangka kerja tersebut telah mengerucut menjadi sebuah Regional Support Office (RSO) yang dikukuhkan dalam BRMC V. RSO yang berlokasi di Bangkok, Thailand, ini berfungsi sebagai institusional memory untuk seluruh kegiatan Bali Process yang diselenggarakan dalam kerangka RCF, serta mengkondisikannya untuk semakin terarah, terstruktur, dan berkesinambungan, walaupun tidak akan merubah ‘nature’ Bali Process sebagai RCP yang bersifat voluntary dan non binding. RSO ini tidak dimaksudkan untuk menjadi Regional Processing Center, atau sebuah pusat untuk menangani Refugee Status Determination (RSD) dalam lingkup kawasan, namun dalam proses pembentukannya asumsi pull factor yang akan timbul pada negara lokasi dapat dipahami. Pull Factor adalah gaya tarik dari negara-negara di kawasan untuk menjadi tujuan maupun transit dari kegiatan irregular migration, salah satunya adalah rezim penanganan yang manusiawi. Indonesia, misalnya, selalu dianggap sebagai safe third countries oleh negara lain di kawasan karena faktor penanganan irregular migration yang manusiawi bahkan sedikit banyak telah memenuhi standar yang diberlakukan dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Jika telah berfungsi secara optimal, RSO dapat menjadi titik pusat ‘information sharing’ dalam perlindungan pengungsi maupun migrasi internasional di kawasan. Kerjasama antara RSO dan JCLEC juga berpotensi menjadi pusat pertukaran ‘best practices’ dan  pusat sumber daya teknis di kawasan yang konkrit dan bermanfaat bagi anggota Bali Process. RSO juga diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi harian antara negara anggota dalam penyediaan bantuan logistik, administrasi dan operasional penanganan isu penyelundupan manusia dan perlindungan pengungsi yang dikembangkan dalam kerangka kerjasama regional.

Managing Expectation

Delapan pencari suaka, atau lebih tepatnya pendatang gelap dalam terminologi Indonesia, asal Myanmar tewas dalam insiden dengan etnis Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Myanmar, Medan, Sumatera Utara. Mengesampingkan faktor penyebab tragedi 5 April 2013 ini, Rudenim Belawan berada dalam kondisi ‘overcrowded’ dan ‘understaffed’. Fasilitas tersebut didisain untuk 50 pelanggar keimigrasian, namun saat ini harus menampung tidak kurang dari 480 orang.

Tidak lama setelah insiden tersebut, tragedi terkait irregular migration memunculkan jumlah korban yang lebih memperihatinkan yaitu kejadian tenggelamnya kapal yang bermuatan 72 pencari suaka dari Afghanistan, dimana pada tanggal 15 April 2013 hanya terdapat 14 yang berhasil diselamatkan penduduk setempat bersama Tim SAR. 58 penumpang lainnya hingga dua minggu setelah tenggelamnya kapal belum dapat ditemukan.

Kejadian-kejadian ini menambah panjang daftar insiden yang disebabkan oleh irregular migration di Indonesia. Data resmi tahun 2012 mencatat terdapat 7.218 pencari suaka yang terdaftar berada dalam wilayah yuridiksi Indonesia, sementara jumlah resettlement dan voluntary return semakin berkurang menjadi hanya sejumlah berturut-turut 247 dan 190 pengungsi di tahun 2012. Jumlah ini, secara wajar semakin menuntut perhatian yang lebih daripada sebelumnya, dimana terdapat sebagian pendapat yang mendorong aksesi Indonesia kepada Konvensi Pengungsi 1951 akan menjadi solusi setidaknya secara domestik. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu, Febrian Ruddyard, berpandangan bahwa tantangan terbesar bagi Bali Process adalah menyelaraskan antara berbagai harapan publik dengan jalannya proses diplomasi  yang dalam beberapa hal menjadi lebih efektif dibandingkan legally binding forum, termasuk dalam isu irregular migration.

Penyelenggaraan PTM sejak 2002 yang hampir selalu diawali oleh insiden irregular migration menimbulkan persepsi bahwa Bali Process merupakan ‘incident driven forum’, terutama insiden terkait people smuggling by sea. Pada tahun 1999, 2000 dan 2001 secara berturut turut terdapat 3.721, 2.939 dan 5.516 pencari suaka yang menggunakan 86, 51 dan 43 kapal menyabung nyawa melalui laut menuju Australia atau Selandia Baru. Arus berbahaya perjalanan migran ini sempat terhenti dan akhirnya meningkat kembali pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak 2.849 dan 6.879 pencari suaka dan/atau pengungsi dengan menggunakan 61 dan 134 kapal memutuskan untuk mengambil jalan pintas menuju negara tujuan mereka. Selain rezim perlindungan terhadap pengungsi yang telah baik di Australia, keberadaan keluarga dari sebagian pengungsi atau pencari suaka mengkondisikan mereka untuk menyusul ke Australia.

Sementara dari sudut pandang lain, respon cepat pada level pejabat setingkat Menteri untuk dapat berkumpul bersama dan menghasilkan keputusan politik dengan bobot yang tinggi merupakan hal yang positif. Bali Process juga tidak sekedar PTM, namun komunikasi pada level High Level Officials, maupun pada level praktisi dan juga para ahli untuk sharing best practices dan mengembangkan kapasitas bersama, telah terjalin dan terjadwal secara berkesinambungan.   Selain itu, Bali Process juga telah bergerak pada level operasional yang ditunjukkan dengan kerjasama RILON, dimana negara anggota dapat secara cepat bertukar informasi sehingga dapat mengantisipasi segala ancaman dan resiko yang berpotensi muncul.

Partisipasi aktif dan kepemimpinan Indonesia pada Bali Process akan memberikan manfaat langsung dalam menghadapi masalah dan ancaman yang dimunculkan oleh penyelundupan manusia dan juga perdagangan orang, yaitu terutama melalui pertukaran informasi, pengembangan jejaring dan kerja sama internal maupun eksternal antar lembaga negara. Selain itu segala kegiatan di dalam Bali Process akan semakin memperkuat upaya Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir di Indonesia sehingga mereka terhindar dari jeratan melakukan kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

10 Tahun Bali Process dan dilema penanganan isu penyelundupan manusia.

Dengan letak geografis yang strategis dan luas wilayahnya yang besar, Indonesia lebih merupakan negara transit bagi kegiatan penyelundupan manusia namun seiring dengan perkembangan politik kawasan, Indonesia juga telah menjadi negara tujuan pencari suaka. Etnis Rohingya adalah salah satu kelompok pencara suaka yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan, walaupun hal ini masih dapat diperdebatkan, pelarian tidak hanya karena kedekatan secara geografis namun juga karena sentimen persamaan agama.

Peringatan 10 tahun Bali Process pada November 2012 memberikan harapan positif bagi penanganan permasalahan people smuggling dan kejahatan lintas negara terorganisir lainnya. Tetap bertahan dan aktifnya forum ini sendiri merupakan indikator positif terhadap upaya diplomasi di kawasan. Selain itu rasa saling percaya dan menghormati dari masing-masing negara untuk tidak saling menyalahkan dan komitmen untuk terus mengatasi permasalahan secara bersama-sama menjadi asset berharga Bali Process. Baik negara asal, transit maupun tujuan memiliki keinginan yang semakin kuat dalam berbagi beban (burden sharing) dalam lingkup kawasan. Secara lebih konkrit pertukaran data dan informasi di antara negara anggota telah terbina dan telah mampu mencegah atau bahkan menyelesaikan kasus per kasus permasalahan people smuggling.

Rasa saling menghargai ini salah satunya tercermin ketika Bali Process membahas permasalah irregular migrants yang berasal dari Myanmar, dalam hal ini etnis Rohingya. Diskusi Bali Process tidak diarahkan untuk mengecam atau menekan Myanmar sebagai negara asal, namun dibicarakan dalam konteks tanggung jawab (burden sharing) negara asal, transit dan tujuan termasuk addressing root causes. Karena ketika rekomendasi forum terhadap isu dimaksud terbentuk, Myanmar sebagai negara asal tidak merasa dihakimi karena mereka juga dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Bali Process memungkinkan Myanmar untuk duduk bersama dalam satu kesempatan dengan Bangladesh, India, Malaysia, Thailand, dan Republik Rakyat Tiongkok serta Indonesia, sebagai negara-negara yang terkait dengan isu Rohingya, sehingga dapat menghasilkan solusi komprehensif yang dapat diterima oleh semua pihak. Terbangunnya rasa kepercayaan di antara negara-negara anggota dan pihak-pihak terkait menipiskan ‘lack of trust’ diantara berbagai negara dan institusi-institusi terkait isu kejahatan lintas negara terorganisir, khususnya penyelundupan manusia.

Isu Pengungsi di Indonesia

Seperti telah dibahas sebelumnya, walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB menentang Transnational Organized Crime (UNTOC) dan protokolnya yang terkait dengan penyelundupan manusia serta menterjemahkannya dalam UU Imigrasi terbaru, yaitu UU nomor 6 tahun 2011, namun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi (Refugee Convention 1951). Aturan hukum bagi para ‘merchants of misery’ ini memang sudah jelas, namun bagi para pencari suaka ataupun mereka sudah sudah memiliki status pengungsi dari United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR), belum terdapat status maupun aturan hukum yang jelas.

Dari sudut pandang hukum, untuk meratifikasi sebuah konvensi internasional, pemerintah wajib menerapkan azas 4 aman, yaitu aman secara politis, national security, yuridis, dan aman secara teknis. Aman secara politis berarti instrumen hukum internasional dimaksud tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia. Aman dari sudut pandang national security dimaksudkan agar menjadi pihaknya Indonesia tidak mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri. Aman secara yuridis berarti tidak ada pertentangan dengan hukum nasional dan tidak pula bertentangan dengan Perjanjian Internasional lainnya bilamana Indonesia menjadi pihaknya. Sementara aman secara teknis berarti seluruh instansi pemerintah terkait dapat melaksanakan segala kewajiban yang timbul atau secara teknis tidak menyulitkan ketika Indonesia memutuskan menjadi pihak instrumen hukum internasional tersebut.

Dari sisi kemanusiaan, Indonesia telah secara historis mengakomodasi keberadaan pengungsi untuk sementara berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Didirikannya Pusat Pemrosesan Pengungsi di pulau Galang sejak 1979 hingga resmi ditutup pada tahun 1996 serta tidak diterapkannya ‘blanket mechanisme´, sebuah aturan tidak tertulis bahwa para pencari suaka dan pengungsi yang berada di suatu wilayah untuk tidak dibatasi ruang geraknya, maupun penghormatan terhadap azas ‘non-refoulment’ menunjukkan betapa manusiawinya perlakuan pemerintah Indonesia terhadap mereka.  Selain itu, jika merujuk pada tindakan Australia pada tahun 2009 ketika mereka menggiring kapal bermuatan 254 pengungsi Sri Lanka dan juga mengirim balik 78 lainnya dengan kapal berbendera Australia, Oceanic Viking, menunjukkan bahwa Indonesia  termasuk ke dalam kategori ‘safe third country’ yang dirumuskan dalam Michigan Guidelines on Protection Elsewhere. Indonesia yang telah meratifikasi dan comply terhadap kewajiban beberapa traktat Hak Asasi Manusia internasional, serta telah terbukti memiliki ‘good faith’ dalam penanganan pengungsi secara hukum memenuhi syarat sebagai negara yang dapat ditinggali oleh para pengungsi.

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya tahun 1967 memang didisain untuk mengatasi permasalahan pengungsi pasca perang dunia II, dan merupakan salah satu konvensi internasional terawal yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, baik pencari suaka maupun pengungsi sejak awal abad XXI lebih banyak termotivasi oleh latar belakang ekonomi, walaupun tetap terkait juga dengan permasalah politik dan keamanan. Ide awal untuk memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi ternyata menjadi beban tersendiri bagi negara-negara tradisional tujuan pengungsi, sehingga muncul kejenuhan dan memaksa sebagian di antaranya untuk membentuk mekanisme untuk menghindari kewajiban Konvensi. Belum terciptanya mekanisme burden sharing yang jelas juga menjadi demotivasi bagi negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi tersebut. Namun demikian, motivasi para pencari suaka untuk mencari a better and safer life adalah juga bagian dari hak-nya sebagai manusia.

Bali Process di sisi lain menawarkan suatu mekanisme yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan kewajiban secara imperatif kepada negara anggotanya. Sesuai dengan ide utama Konvensi Pengungsi 1951 untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang tergolong ke dalam kategori ‘pengungsi’, maka melalui RSO Bali Process dapat lebih meng-address isu perlindungan terhadap pengungsi selain tetap menggiatkan upaya kriminalisasi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan ‘pengungsi’ ini. Di samping itu untuk Indonesia, sebagai ketua bersama, baik pada Bali Process maupun pada koordinasi antara RSO dan JCLEC, Indonesia berpeluang besar untuk dapat menentukan arah kerja sama, termasuk untuk mendorong peningkatan kerja sama dan linkage antara RSO dengan berbagai kepentingan nasional dalam memberantas kejahatan lintas negara terorganisir dan sekaligus memberikan solusi yang lebih baik kepada pencari suaka maupun pengungsi yang saat ini bermukim di Indonesia.

Bali Process dapat menjembatani celah antara rezim perlindungan pengungsi internasional dengan kesiapannya dari sudut pandang kawasan. Seluruh 46 pasal dari Konvensi Pengungsi dapat diterjemahkan ke dalam kesanggupan masing-masing negara dalam kawasan untuk menangani pengungsi secara lebih konsisten. Bali Process dapat menjadi forum bagi kawasan untuk meredefinisi konsep maupun menetapkan standard dan norma baru yang lebih cocok dari sudut pandang kawasan dan kondisi terkini. Pendekatan perlindungan perlu didorong selain penegakkan hukum, sehingga selain memutus mata rantai eksploitasi terhadapnya, para pengungsi yang memang melarikan diri dari negara asalnya dengan landasan ancaman yang nyata pun dapat terlindungi dengan layak.

Referensi & Related Links:

1.      The State of The World’s Refugees, UNHCR Office, 2012

2.      Adrianus Meliala, Pemantapan Legalitas dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia, FISIP UI 2011

3.      Tempo English, Edition Swimming with Sharks, June 11-17, 2012

www.baliprocess.net; www.unodc.org; www.unhcr.org; www.imigrasi.go.id